MODEL PELIBATAN MASYARAKAT

A. Melalui Komite Sekolah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dalam era reformasi, dan era otonomi penyelenggaraan pendidikan sampai pada tingkat kabupaten/kota dan bahkan otonomi pada tingkat sekolah, memberikan keleluasaan bagi setiap sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan memacu percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah yang pada gilirannya mempercepat peningkatan mutu hasil belajar secara keseluruhan.

Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang memberikan otonomi sampai pada tingkat sekolah menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua murid.

Di Amerika Sarikat, pengembangan sekolah dipedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan dewan masyarakat sekolah (SCC=School Community Council). Dewan ini terdiri dari unsure-unsur tenaga professional pendidikan dan anggota masyarakat, dalam rangka pengembangan staf.

Aspek struktural dari pelibatan masyarakat berarti adanya kesamaan atau keseimbangan antar struktur yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Aspek prosedural pelibatan masyarakat berarti mengandung makna adanya kesamaan masukan dari kelompok professional dan anggota-anggota masyarakat dalam menentukan aktivitas pengembangan staf untuk meningkatkan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Secara organisatoris dewan SCC ini memiliki tanggung jawab bersama sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah.

Di sisi lain SCC ini ternyata juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat melalui survey yang dilakukannya. Hasil analisis yang dilakukan dewan ini didiskusikan bersama pihak sekolah dengan melibatkan para ahli seperti konsultan dan sebagainya untuk diterjemahkan menjadi kebijakan dan program sekolah.

Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendididikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMG, BP3, hingga sekarang yang dikenal dengan Komite Sekolah. Tetapi hasilnya belum terlalu nampak karena keterlibatan mereka lebih banyak pada membantu keuangan sekolah. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Depdiknas membuat kebijakan baru dengan mengganti istilah BP3 menjadi Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat sekolah.

Pemerintah (Depdiknas) pada saat ini memberikan peluang kepada sekolah dalam pemberdayaan masyarakat melalui suatu lembaga yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Dewan Sekolah atau Komite Sekolah.

1.  Membina Kerjasama Dengan Pemerintah/masyarakat secara umum

Dalam era otonomi sekolah, khususnya dengan implementasi pendekatan manajemen sekolah berbasis masyarakat, sekolah memang memiliki keleluasaan dan atau otonomi yang lebih luas. Otonomi pemerintahan yang berbasis pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota meletakkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan berada di tingkat Kabupaten dan Kota, sehingga nampaknya peranan Pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan. Meskipun demikian bukan berarti pusat dan provinsi tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigm otonomi seperti sekarang diperlukan kemampuan sekolah (baca kepala sekolah) untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampat dengan tingkat Kabupaten/kota/Kecamatan bahkan kelurahan.

Di samping institusi pemerintahan, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti karang taruna, kepramukaan dan berbagai lembaga LSM yang bergerak dalam membantu dan membangun pendidikan. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerjasama dengan lembaga ini adalah jangan sampai sekolah larut dan dapat dibawa kepada masalah-masalah lain selain untuk kepentingan pendidikan. Sekolah tdak boleh terbawa arus kepada kegiatan politik praktis dan kepentingan kelompok tertentu.

Kerjasama dengan berbagai institusi tersebut di atas menjadi kemutlakan bagi sekolah dalam upaya mengembangkan sekolah secara optimal, sebab sekolah adalah lembaga interaksi social yang tidak bias lepas dari masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat di sekitarnya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan sekolah tanpa bantuan masyarakat tersebut, katakannlah sekolah mengadakan perayaan ulang tahun sekolah, untuk menjaga keamanan, maka sekolah mutlak meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan lingkungan setempat.

Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi tersebut antara lain:

a.  Pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan sekolah dapat membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya tempat pameran, gedung oleh raga dan lain-lain.

b.   Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang kesehatan, dapat bekerjasama dengan puskesmas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas termasuk fasilitas SDM, ingin melaksanakan pestas seni sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian (alat-alat seni, seperti seni tradisional).

c.  Pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualism, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah.

B. Kerjasama Sekolah dengan Masyarakat Terorganisasi

Pada saat ini sangat banyak masyarakat yang mengikat dirinya dalam satu kelompok organisasi, baik yang bersifat organisasi social, organisasi profesi, organisasi untuk community tertentu yang bersifat kedaerahan  maupun organisasi yang mementingkan laba. Dari berbagai organisasi tersebut di atas banyak sekali yang sangat peduli terhadap pendidikan, tetapi tidak sedikit juga organisasi yang menjadi stressor bagi dunia pendidikan.

Di sadari bahwa peranan oragnisasi-organisasi tersebut sangat besar peranannya dalam membantu pendidikan apabila diberdayakan secara optimal untuk pendidikan secara murni.  Beberapa oraganisasi yang memfokuskan dirinya terhadap pendidikan antara lain:

1. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

2. Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI)

3. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

4. Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia

5. Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKINS)

6. Gerakan nasional Orang Tua Asuh (GN OTA)

7. Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia (HIMAPSI)

8. Kelompok Budayawan, Seni Tari dan Musik.

9. Dan lain-lain

Organisasi tersebut sangat besar manfaatnya apabila sekolah mampu menjadikannya sebagai mitra bagi pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Sebagai contoh: kalau sekolah ingin meningkatkan bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah yang berkualitas, maka Ikatan sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia yang ada di masing-masing daerah dapat dimanfaatkan sebagai mitra, baik dalam pengembangan konsep, implementasi kegiatan maupun dalam pembinaan sehari-hari. Hal yang sama juga dapat dilakukan kerjasama dengan kelompok seni tari, misalnya kalau sekolah menyelenggarakan ekstra kurikuler seni tari musik atau drama.

Sangat mungkin suatu sekolah pada masa sekarang ingin meningkatkan peran guru di samping sebagai pengajar juga sebagai pembimbing. Untuk meningkatkan kemampuan guru tersebut sekolah dapat bekerja sama dengan asosiasi bimbingan  (ABKINS), atau juga dengan HIMAPSI (himpunan Masyarakat psikologi Indonesia).

Dalam kenyataan sehari-hari sering terjadi organisasi masyarakat melaksanakan kegiatannya justeru menggunakan sekolah sebagai sasarannya, seperti pengabdian masyarakat mereka tentang penyuluhan NARKOBA, hal ini harus dimanfaatkan oleh sekolah sebagai peluang dalam pembinaan siswa di sekolahnya. Oleh sebab itu tidak salah kalau sekolah selalu memprogramkan berbagai kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan mutu di sekolah (pemahaman mutu disini bukan sekedar nilai UAN).

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi (1991). Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan SD Di Indonesia (Laporan Analisis Tahap Awal). Jakarta : Balitbangdikbud, Pusat Informatika.

 Ahmad Suriansyah (1987). Mutu  Pendidikan  di SLTP Kalsel “Analisis Partisipasi Orang Tua Murid dalam Pendidikan. Banjarmasin

Ahmad Suriansyah, (2001). Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. Diktat Bahan Kuliah pada Program Studi Administrai Pendidikan, FKIP Unlam. Banjarmasin: FKIP Unlam

 Ahmad Suriansyah., Amka. (2002). Panduan Manajemen Berbasis Sekolah Di Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

 Bambang Siswanto. (1992). Humas, Teori dan Praktek. Jakarta: Bina Aksara

 Brownwll,. C.L., Gans, L., Maroon T.Z. (1955). Public Relation In Education. New York: Mc Grow Hill Book Company, Inc.

 Gorton, R.A. (1977). Scool Administration. Wm. Mc Grow Company Publisher, Dubugue, Iowa.

 Husen, T. (1975). Learning Society. Trans. Miarso (Ed) (1988). Jakarta : Rajawali Pers.

Kumars, D. (1989). Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi suatu Perbandingan di Beberapa Negara. Jakarta : Depdikbud, Dikti, P2LPTK.

 Pidarta, M. (1988). Manajemen Pendidikan Indonesia. Edisi Pertama, Jakarta : Bina Aksara.

 Pramudya Sunu, (1999). Peran SDM dalam Penerapan ISO 9000. Jakarta: Grasindo

 Roem, T., Mansour Fakih., Toto Rahardja (Penyunting). (2000). Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

 Rosady Ruslan, (2002). Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sallis, Edward. 1993) Total Quality Management in Education. London: Bidles Ltd, Guildford and Kings Lynn.

 Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto. (2002). Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Stewart L.Tubbs., Sylvia Moss. (terjemahan). (2000). Human Communication. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

 Sudarwan Danim,  (2002). Inovasi Pendidikan dalam upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia.

 Sukardi, (2001) Budaya Mutu  dan Prospek Penerapannya Dalam Lembaga Pendidikan, Dalam Dinamika Pendidikan Nomor 2/Th.VIII Nopember 2001: Yogjakarta: FIP UNY.

 Torsten Husen. (1988). Masyarakat Belajar. Jakarta: Pusat Antar Universitas Universitas Terbuka bekerjasama dengan CV. Rajawali Pers.

 Triguno, (1977). Budaya Kerja. Jakarta: PT. Golden Terayon Press.